Terkait Nota Keuangan Ranperda APBD Kota Solok 2024, Fraksi Golkar Ingatkan Pemerintah Tidak Zalim dan Berprikemanusiaan

SOLOK KOTA -   Menyikapi Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kota Solok tahun anggaran 2024 dan Ranperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Fraksi Golkar DPRD Kota Solok menyinggung terkait penurunan APBD sementara terjadi peningkatan pengeluaran dengan dasar  pidato peresiden yang belum ditindak lanjuti dengan aturan yang jelas, sehingga diperkirakan belanja modal yang dipergunakan untuk pembangunan gedung , jalan,   irigasi yang mempunyai nilai mamfaat lebih satu tahun yang sangat diharapkan oleh masyarakat makin berkurang.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi GolkarNasriJl In, SH, Dt. Malintang Sutan dalam pandangan umum Fraksi Golkar terhadap Nota keuangan Rancangan peraturan Daerah tentang APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2024 dan Ranperda Tentang Pajak dan Retribusi Daerah dalam agenda rapat paripurna DPRD Kota Solok, Sabtu, 4 November 2023.

Baca juga: Tingkatkan PAD, Pemprov Sumbar Koordinasi dengan PT Semen Padang

Disebutkan Ketua Fraksi Golkar, bahwa menurut nota yang disampaikan Wali Kota sebelumnya, hanya 10, 91 persen dari seluruh APBD yang direncanakan untuk tahun 2024. Untuk itu Fraksi golkar berharap kepada Pemerintah Daerah khususnya Walikota untuk sungguh sungguh memperhatikan hal tersebut.

“Kami berharap saudara Walikota mengambil sikap karena kami berfikir, sangat zalim rasanya kita ketika masyarakat membutuhkan jalan, irigasi dan jalan-jalan untuk diperbaiki malah dibiarkan walaupun sebahagian kecil dapat teratasi. Ini tantagan juga bagi kita semua, masyarakat kita sudah sangan pintar dan jeli. Mereka sangat merasakan minimnya pembangunan empat tahun terahir ini, ” sebut Nasril.

Baca juga: DPRD Sumbar Anggarkan Rp3,5 M untuk Mobdin Baru Pimpinan, Sosiolog: Tidak Masalah tapi Momennya Tak Pas

Dalam kesempatan itu, Fraksi Golkar juga mengingatkan terhadap perilaku menyimpang seperti  lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang menurutnya merupakan perbuatan yang dilarang di dalam ajaran agama.

“Hal tersebut menurut kami sesuatu yang dimurkai Allah SWT, dan mendekatkan negeri kepada kebinasaan, ” imbuhnya.

Baca juga: Irwan Sampaikan Program APBN Masuk Wilayah Kutai Barat

Untuk itu Fraksi Golkar berharap  Pemerintah Daerah Kota Solok memaksimalkan penyediaan anggaran guna penyuluhan, pencegahan, penanganan serta pemulihan  dan  menjadi program yang terpadu bagi seluruh OPD dan instansi terkait dalam rangka meningkatkan kewaspadaan, terutama pihak pihak yang berkopenten agar terhindar dari penyakit psikologis maupun penyakit secara fisik ‘HIV AIDS’.

Terakhir yang tidak kalah pentingnya dan sangat vital, kata Nasril, kondisi saat ini di seluruh tingkat kelurahan mempekerjakan para kader dalam menghimpun data-data masyarakat dari berbagai sektor Kota Solo, dengan menghargai jasa mereka hanya dengan uang sejumlah Rp.75.000 per bulan.

Baca juga: Anggaran TNI Tahun 2022 Sebesar Rp151 Triliun Perlu Ditingkatkan

Mirisnya lagi, dilakukan pemotongan ketika mereka terlambat saat dibutuhkan hadir dalam kegiatan-kegiatan rapat.

“Apakah ini layak yang mereka terima sementara kerja mereka melakukan pendataan-pendataan yang berguna untuk kepentingan Pemerintah Daerah. Kami berharap saudara Walikota untuk menyikapi semua ini sehingga kita semua tidak dipandang sebagai orang yang tidak berprikemanusian, ” pungkas Nasril In Dt.Malintang Sutan.  (Amel)

Baca juga: Anggaran Baju Dinas DPRD Sumbar Capai Rp1,14 Miliar, Feri Amsari: DPRD Bukan Tempat Cari Pakaian Gratis